Karimun, radarberita.id – Pernyataan mengenai dugaan praktik pungutan liar atau "uang Gerenti" di pelabuhan Internasional Karimun dinilai tidak mendasar karena pihak Imigrasi Karimun menegaskan bahwa tidak ada laporan resmi, bukti konkret maupun keterlibatan petugas dalam praktik tersebut.
Isu yang berkembang di media sosial
kembali mencuat beberapa waktu terakhir diluruskan oleh berbagai pihak demi menjaga kondusivitas masyarakat dan integritas pelayanan publik.
Bantahan resmi ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid, melalui Kasi Tikkim Muhamad Arfat. Pihak imigrasi menyatakan bahwa hingga saat ini mereka tidak pernah menerima laporan tertulis maupun bukti material terkait adanya praktik pungutan liar tersebut, Rabu (15/7/2026).
Kini, pernyataan itu diperkuat oleh Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Kepulauan Riau, Hatik Hidayati Setiowati menyebut isu yang mencuat di media sosial ini memicu dinamika pendapat di kalangan masyarakat.
Menurutnya isu pemberitaan ini sensitif karena berkaitan dengan realitas sosial-ekonomi jalur transportasi penyeberangan lintas batas ke Malaysia atau Singapura.
Ketua PWDPI Kepri, Hatik Hidayati Setiowati
menuturkan berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi yang telah dilakukannya kepada warga setempat yang kerap bekerja menyeberang ke Negeri Jiran bahwa isu yang menyudutkan aparat keimigrasian tidak berdasar, ujarnya.
"Saya pastikan itu benar, praktik pungutan uang gerenti tidak melibatkan pihak Imigrasi Karimun," tegasnya saat diminta tanggapan di kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Poros.
Begitu juga saat dilakukan investigasi langsung kepada warga yang setiap hari mencari nafkah ke Malaysia, dan mereka mengonfirmasi hal yang sama,"kata Hatik menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Hatik juga mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak memperkeruh suasana yang justru dapat mengganggu kelancaran warga Karimun yang bekerja di luar negeri.
"Kepri dan Malaysia itu serumpun Melayu. Jangan sampai persaudaraan serumpun ini dirusak oleh segelintir orang yang terkesan kurang kerjaan,"ucapnya .
Sejumlah pengguna jasa pun memberikan tanggapan positif. RN, warga Tanjung Batu yang rutin menyeberang mengaku tidak pernah mengalami permintaan biaya tambahan.
"Saya merasa aman, semua berjalan lancar sesuai aturan," ujarnya. (JN)
